Halaman 1 — Taat atau Bertanya Ketika Kepatuhan Tidak Lagi Sederhana
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim ‘alā sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Di dalam negara hukum, kepatuhan sering dipahami sebagai kewajiban mutlak. Undang-Undang dianggap perintah yang harus ditaati tanpa syarat, seolah ketaatan adalah satu-satunya ukuran kewargaan yang baik. Namun, pertanyaan mendasar jarang diajukan: apakah semua Undang-Undang memang selalu layak untuk dipatuhi?
Pertanyaan ini tidak bermaksud mendorong pembangkangan, melainkan menguji kedewasaan hukum. Sebab kepatuhan yang sehat lahir dari keyakinan, bukan dari ketakutan. Ketika hukum ditaati hanya karena ancaman sanksi, negara mungkin terlihat tertib, tetapi secara etis rapuh.
Dalam praktik, sejarah menunjukkan bahwa tidak semua Undang-Undang lahir dari niat keadilan. Ada hukum yang disusun untuk menjaga ketertiban, tetapi ada pula yang dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, atau kekuasaan. Pada titik inilah, kepatuhan buta justru berpotensi melanggengkan ketidakadilan.
Perspektif hukum positif menekankan bahwa Undang-Undang yang sah mengikat semua warga. Tanpa prinsip ini, kepastian hukum akan runtuh. Namun, etika menuntut pertimbangan yang lebih dalam: apakah hukum tersebut menghormati martabat manusia, melindungi yang lemah, dan selaras dengan nilai keadilan?
Ketegangan antara hukum dan etika inilah yang membuat pertanyaan tentang kewajiban mematuhi hukum selalu relevan. Dalam situasi tertentu, ketaatan mutlak dapat bertentangan dengan suara nurani. Di sisi lain, penolakan hukum tanpa dasar etis berisiko menciptakan kekacauan. Di antara dua kutub ini, warga negara dituntut untuk berpikir, bukan sekadar patuh.
Artikel ini mengajak pembaca untuk menelaah ulang makna kepatuhan melalui dua lensa: hukum dan etika. Dengan pendekatan kajian pustaka dan refleksi normatif, tulisan ini akan mengulas kapan kepatuhan menjadi kewajiban, kapan kritik menjadi tanggung jawab, dan bagaimana menempatkan nurani tanpa meruntuhkan negara hukum.
Yā ayyuhalladzīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā’a lillāh.
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.” (QS. An-Nisā’ [4]: 135)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan menuntut sikap aktif, bukan ketaatan pasif. Menjadi penegak keadilan berarti berani berpikir, menilai, dan bersikap, bahkan ketika itu tidak selalu sejalan dengan kenyamanan.
Halaman berikut (2/10):
“Kewajiban Taat dalam Perspektif Hukum Positif.”
Kita akan membahas
mengapa hukum menuntut kepatuhan
dan batas-batasnya dalam negara hukum.
