DPR dan Politik yang Terlalu Mahal

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Demokrasi lahir dari gagasan kesetaraan: setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Namun dalam praktik kontemporer, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah akses menuju parlemen benar-benar setara? Ketika biaya politik semakin tinggi, dari logistik kampanye hingga konsolidasi dukungan, demokrasi berisiko berubah menjadi arena yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya besar. Inilah titik refleksi dari tema “DPR dan Politik yang Terlalu Mahal.”

Biaya kampanye yang besar seringkali dipandang sebagai konsekuensi alami dari sistem elektoral modern. Iklan, alat peraga, relawan, hingga operasional tim membutuhkan dana signifikan. Namun di sisi lain, tingginya biaya tersebut dapat memunculkan ekspektasi timbal balik. Politik yang mahal berpotensi menciptakan tekanan untuk “mengembalikan investasi” setelah kursi parlemen diraih. Di sinilah letak persoalan etik dan struktural yang patut dikaji secara ilmiah.

Dalam pendekatan penelitian kebijakan publik, tingginya biaya politik dapat memengaruhi perilaku legislator. Studi tata kelola menunjukkan bahwa biaya kompetisi elektoral yang tidak proporsional sering berkorelasi dengan meningkatnya praktik transaksional. Bukan berarti semua politisi terjebak dalam pola tersebut, tetapi struktur yang mahal membuka ruang bagi distorsi integritas.

Demokrasi ideal menempatkan integritas dan kapasitas sebagai faktor utama representasi. Namun ketika akses ditentukan oleh kekuatan finansial, terjadi seleksi yang tidak sepenuhnya meritokratis. Masyarakat kemudian menghadapi dilema: memilih wakil terbaik atau wakil yang paling mampu membiayai kompetisi?

Wa lā ta’kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil.

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat ini mengingatkan bahwa pengelolaan kekuasaan dan sumber daya harus dilandasi kejujuran serta keadilan. Jika politik menjadi terlalu mahal dan mendorong praktik tidak sehat, maka nilai demokrasi itu sendiri terancam. Parlemen seharusnya menjadi ruang pengabdian, bukan sekadar arena kompetisi finansial.

Artikel ini akan menelusuri fenomena mahalnya politik dari perspektif struktural, etis, dan konstitusional. Apakah biaya tinggi merupakan keniscayaan demokrasi modern, atau justru gejala sistem yang perlu direformasi? Dengan pendekatan analitis dan reflektif, kita akan melihat bagaimana harga politik memengaruhi kualitas representasi rakyat.

Halaman berikut (2/10): “Struktur Biaya Politik dan Sistem Elektoral.”
Kita akan membedah secara sistematis mengapa politik modern membutuhkan biaya yang begitu besar.