Halaman 1 — Dua Kompas Kekuasaan yang Sering Tak Sejalan
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihī wa ṣaḥbihī ajma‘īn.
Dalam negara hukum, konstitusi seharusnya menjadi kompas tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan politik. Ia bukan sekadar dokumen normatif, melainkan perjanjian bersama yang mengikat seluruh penyelenggara negara. Namun dalam praktik demokrasi perwakilan, muncul pertanyaan mendasar: ketika etika partai politik bertabrakan dengan konstitusi, kompas mana yang benar-benar diikuti oleh DPR?
Partai politik memiliki etika internal, aturan disiplin, dan kepentingan organisasi yang menuntut loyalitas kadernya. Etika ini sering dibingkai sebagai kewajiban kolektif demi stabilitas, konsistensi ideologi, dan kekuatan politik. Di sisi lain, DPR sebagai lembaga negara terikat oleh konstitusi yang menempatkan kepentingan rakyat dan prinsip negara hukum sebagai rujukan utama. Ketegangan muncul ketika kedua etika ini tidak berjalan seiring.
Dalam situasi ideal, etika partai seharusnya tunduk pada konstitusi. Namun realitas politik menunjukkan bahwa keputusan DPR kerap lebih selaras dengan garis kebijakan partai daripada dengan semangat konstitusional. Fenomena ini menimbulkan kesan bahwa konstitusi menjadi rujukan simbolik, sementara etika partai menjadi pedoman operasional sehari-hari.
Artikel ini disusun dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis normatif untuk menelaah hubungan hierarkis antara etika partai dan konstitusi. Fokus utamanya adalah membaca pola kepatuhan DPR: apakah ia lebih patuh pada aturan internal partai, atau pada prinsip-prinsip konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan keadilan.
Dengan memahami benturan ini sejak awal, pembaca diajak untuk tidak berhenti pada penilaian personal terhadap aktor politik, tetapi melihat bagaimana sistem, insentif, dan budaya politik mendorong prioritas kepatuhan tertentu. Pertanyaan “mana yang lebih dipatuhi” bukan sekadar kritik, melainkan pintu masuk untuk mengevaluasi kualitas demokrasi konstitusional kita.
Aṭī‘ullāha wa aṭī‘ur-rasūla wa ulil-amri minkum.
Artinya: “Taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 59)
Ayat ini sering dijadikan dasar kepatuhan kepada pemegang kekuasaan. Namun kepatuhan tersebut bersyarat: ia harus sejalan dengan nilai keadilan dan kebenaran. Dalam konteks negara hukum, konstitusi menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak melampaui batas etisnya.
Halaman berikut (2/10):
“Konstitusi sebagai Norma Tertinggi dalam Teori Negara Hukum.”
Kita akan menelusuri posisi konstitusi
dalam hierarki norma
dan implikasinya
bagi kepatuhan DPR.
