Halaman 1 — Harga Kekuasaan yang Dibayar Publik
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Setiap bulan, jutaan rakyat Indonesia bekerja keras untuk membayar pajak, retribusi, dan berbagai pungutan negara. Dari hasil kerja itulah roda pemerintahan bergerak, mulai dari pelayanan publik hingga operasional lembaga negara. Namun di tengah beban hidup yang kian berat, satu pertanyaan mendasar jarang dijawab secara jujur: sebenarnya, untuk apa saja uang rakyat dibelanjakan dalam membiayai para wakilnya di DPR?
Publik umumnya hanya mengenal istilah “gaji DPR” sebagai satu angka yang sesekali muncul di pemberitaan. Padahal, gaji hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan sistem pembiayaan anggota legislatif. Di luar gaji pokok, terdapat berbagai tunjangan, fasilitas negara, hingga hak-hak khusus yang nilainya jika diakumulasi jauh melampaui penghasilan rata-rata warga. Ironisnya, rincian ini sering kali luput dari diskursus publik yang sehat.
Ketika rakyat mempertanyakan besaran penghasilan DPR, respons yang muncul kerap defensif: “semua sudah sesuai aturan”, “dibutuhkan untuk menunjang kinerja”, atau “demi menjaga martabat lembaga”. Argumen-argumen ini terdengar normatif, tetapi jarang disertai evaluasi kritis: apakah biaya yang dikeluarkan negara benar-benar sebanding dengan kualitas kerja, integritas, dan manfaat kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat luas?
Dalam demokrasi modern, penghasilan pejabat publik bukan sekadar persoalan administratif. Ia adalah cerminan relasi kekuasaan antara negara dan warga. Gaji, tunjangan, dan fasilitas adalah bentuk kepercayaan finansial yang diberikan rakyat kepada wakilnya agar mereka bekerja penuh waktu untuk kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri atau kelompok. Ketika relasi ini timpang, legitimasi moral kekuasaan pun dipertanyakan.
Inna Allāha ya’murukum an tu’addul-amānāti ilā ahlihā.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)
Ayat ini menegaskan bahwa amanat tidak berhenti pada jabatan, tetapi mencakup seluruh sumber daya yang melekat pada kekuasaan. Setiap rupiah yang dibayarkan negara kepada pejabat publik adalah bagian dari amanat tersebut. Maka pertanyaannya bukan sekadar “berapa yang diterima DPR”, melainkan apakah amanat itu dikelola dengan adil, transparan, dan bertanggung jawab?
Artikel ini tidak bertujuan membangkitkan kecemburuan sosial, apalagi menghasut kebencian. Tujuannya jauh lebih mendasar: mengajak publik memahami secara jernih struktur gaji, tunjangan, dan fasilitas DPR, serta menimbangnya secara rasional dalam kerangka etika demokrasi. Karena hanya dengan pengetahuan, kritik publik dapat berubah dari emosi menjadi kesadaran.
Halaman berikut (2/10):
“Struktur Gaji Pokok dan Tunjangan Resmi DPR.”
Kita akan mulai membedah satu per satu
komponen penghasilan DPR
berdasarkan aturan dan regulasi yang berlaku.
