Kenapa LSM Tak Pernah Populer tapi Selalu Penting ?

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Demokrasi modern sering dipenuhi sorotan kamera, panggung debat, dan kompetisi citra. Siapa yang paling viral, dialah yang paling dianggap relevan. Namun di balik gemerlap politik elektoral dan hiruk-pikuk opini publik, ada satu aktor sosial yang hampir selalu luput dari popularitas, tetapi justru konsisten berada di garis depan ketika negara mengalami penyimpangan: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka jarang menjadi trending topic, jarang dielu-elukan, bahkan kerap disalahpahami. Tetapi setiap kali kekuasaan melenceng, nama merekalah yang pertama kali muncul dalam laporan investigasi, advokasi kebijakan, dan pembelaan terhadap korban ketidakadilan.

Artikel ini disusun dengan pendekatan penelitian pustaka (library research) terhadap teori civil society, konsep demokrasi partisipatif, serta analisis normatif terhadap praktik kenegaraan di Indonesia. Sejumlah laporan tahunan organisasi advokasi menunjukkan pola konsisten: LSM hadir pada titik-titik krisis—ketika terjadi penyalahgunaan anggaran publik, pelanggaran hak asasi manusia, konflik agraria, hingga kebijakan yang merugikan kelompok rentan. Mereka tidak hadir untuk mencari panggung, tetapi untuk menjaga keseimbangan.

Dalam teori politik klasik maupun modern, demokrasi tidak hanya ditopang oleh lembaga formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia juga bergantung pada kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir. LSM berdiri di ruang antara rakyat dan negara—bukan sebagai oposisi permanen, tetapi sebagai pengingat etis bahwa mandat kekuasaan berasal dari publik. Popularitas bukan parameter utama mereka; legitimasi moral dan integritas kerja justru menjadi fondasi eksistensinya.

Prinsip amar ma’ruf nahi munkar dalam Islam memberikan landasan moral terhadap keberadaan kelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah berfirman:

Wal takum minkum ummatun yad‘ūna ilal-khairi wa ya’murūna bil-ma‘rūfi wa yanhawna ‘anil-munkar, wa ulā’ika humul-muflihūn.

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Āli ‘Imrān [3]: 104)

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam setiap komunitas yang sehat, harus ada kelompok yang berfungsi sebagai penjaga moral kolektif. Dalam konteks negara modern, peran tersebut sering dijalankan oleh LSM. Mereka mungkin tidak populer karena tidak menjanjikan sensasi, tidak membangun citra populis, dan seringkali mengambil posisi yang tidak nyaman dengan mengkritik kebijakan publik. Namun justru karena sikap kritis itulah demokrasi tetap hidup.

Popularitas lahir dari persepsi; kepentingan lahir dari fungsi. LSM bisa saja kalah dalam kontestasi opini publik, tetapi mereka unggul dalam konsistensi advokasi berbasis data dan riset. Mereka mengawal regulasi, mendampingi masyarakat terdampak, serta memastikan bahwa suara minoritas tidak tenggelam dalam dominasi mayoritas. Kerja seperti ini jarang viral, tetapi menentukan arah sejarah.

Maka pertanyaan utama artikel ini bukan sekadar mengapa LSM tak pernah populer, melainkan mengapa demokrasi tidak pernah bisa benar-benar stabil tanpa keberadaan mereka. Apakah masyarakat menyadari bahwa di balik ketenangan sistem politik, ada kerja sunyi yang menjaga keseimbangan? Ataukah kita baru menghargai mereka ketika ketidakadilan sudah terlanjur meluas?

Halaman berikut (2/10): “Civil Society dalam Teori dan Praktik Demokrasi.”
Kita akan membedah posisi LSM dalam teori politik modern dan bagaimana perannya membentuk keseimbangan kekuasaan.