Halaman 1 — Pertanyaan Awal yang Jarang Dijawab Jujur
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad.
Dalam setiap periode pemerintahan di Indonesia, satu pola hampir selalu berulang: oposisi DPR tampak lemah, terpecah, dan cepat jinak. Kritik memang terdengar di awal masa jabatan, namun seiring berjalannya waktu, suara oposisi meredup, sikap politik melunak, dan sebagian partai yang sebelumnya berseberangan justru merapat ke lingkar kekuasaan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur: mengapa oposisi DPR di Indonesia hampir selalu gagal menjadi penyeimbang kekuasaan?
Secara teori demokrasi, oposisi memiliki peran vital. Ia berfungsi sebagai pengawas, pengkritik kebijakan, sekaligus penyedia alternatif politik bagi rakyat. Tanpa oposisi yang kuat, kekuasaan cenderung terkonsentrasi, kebijakan minim koreksi, dan parlemen berisiko kehilangan fungsi representatifnya. Namun realitas politik Indonesia justru menunjukkan paradoks: semakin besar kekuasaan eksekutif, semakin lemah oposisi di legislatif.
Lemahnya oposisi sering kali dijelaskan dengan alasan stabilitas nasional, budaya musyawarah, atau kebutuhan akan pemerintahan yang solid. Narasi ini terdengar masuk akal di permukaan, tetapi menyisakan problem serius. Stabilitas yang dibangun tanpa kontrol efektif berpotensi melahirkan kebijakan yang jauh dari kepentingan publik. Di titik inilah, oposisi seharusnya berdiri tegak, bukan justru menghilang dalam kompromi kekuasaan.
Pertanyaan tentang lemahnya oposisi tidak bisa direduksi sebagai kegagalan individu atau partai tertentu. Ia merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan desain sistem kepartaian, relasi DPR dengan eksekutif, mekanisme insentif politik, serta pengaruh kekuatan ekonomi di balik proses demokrasi elektoral. Tanpa memahami akar struktural ini, kritik terhadap oposisi hanya akan berhenti pada kekecewaan permukaan.
Lebih jauh, lemahnya oposisi berdampak langsung pada kualitas kebijakan publik. Ketika kritik melemah, uji rasional terhadap kebijakan berkurang. Undang-undang dapat disahkan tanpa perdebatan substansial, dan dampaknya baru dirasakan rakyat setelah kebijakan berjalan. Dalam situasi ini, DPR tidak lagi tampil sebagai penjaga kepentingan publik, melainkan sebagai bagian dari mekanisme legitimasi kekuasaan.
Dari sudut pandang etika politik, kondisi ini memunculkan pertanyaan moral tentang amanah kekuasaan. Wakil rakyat dipilih bukan untuk menyenangkan penguasa, tetapi untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam koridor keadilan. Ketika oposisi melemah, bukan hanya fungsi pengawasan yang hilang, tetapi juga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri.
Al-Qur’an mengingatkan bahwa keadilan dan kebenaran tidak boleh dikorbankan demi kepentingan sesaat. Prinsip ini relevan untuk menilai sikap politik para wakil rakyat ketika berhadapan dengan kekuasaan.
Yā ayyuhalladzīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-‘adli.
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan.” (QS. An-Nisā’ [4]: 135)
Ayat ini menegaskan bahwa keadilan menuntut keberanian, termasuk keberanian untuk berbeda dan mengoreksi kekuasaan. Dalam konteks DPR, oposisi seharusnya menjadi manifestasi keberanian tersebut. Namun selama oposisi lebih takut kehilangan akses daripada kehilangan kepercayaan publik, kelemahannya akan terus berulang dari satu rezim ke rezim berikutnya.
Artikel ini akan menelusuri secara sistematis mengapa oposisi DPR di Indonesia selalu berada dalam posisi lemah. Pembahasan akan mencakup faktor struktural, insentif politik, peran partai, serta dampaknya terhadap demokrasi dan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat melihat persoalan oposisi bukan sebagai anomali, melainkan sebagai gejala sistemik yang perlu dipahami dan diperbaiki.
Halaman berikut (2/10):
“Oposisi dalam Teori Demokrasi dan Praktik Indonesia.”
Kita akan membedah peran ideal oposisi
dan membandingkannya dengan realitas politik Indonesia.
