Halaman 1 — Di Balik Komisi Antara Kerja Substansi dan Panggung Politik
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā āli Sayyidinā Muḥammad.
Bagi banyak orang, Komisi DPR terdengar teknis dan membosankan. Ia jarang menjadi topik obrolan publik, kecuali saat terjadi rapat panas, konflik terbuka, atau pernyataan kontroversial yang viral. Padahal, di balik nama-nama komisi itulah denyut kerja parlemen sesungguhnya berlangsung. Di sanalah undang-undang dibedah, anggaran diuji, dan kebijakan pemerintah dipanggil untuk dimintai penjelasan. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: apakah komisi benar-benar bekerja sebagai mesin kerja negara, atau justru lebih sering berfungsi sebagai etalase politik?
Secara desain kelembagaan, komisi DPR dibentuk untuk memastikan kerja parlemen berjalan efektif dan terfokus. Setiap komisi memiliki ruang lingkup urusan yang spesifik—dari hukum, keuangan, energi, hingga kesejahteraan rakyat. Dalam teori demokrasi perwakilan, komisi adalah dapur kebijakan: tempat kerja sunyi, penuh detail, dan menuntut keahlian. Namun realitas politik sering memelintir fungsi ini, menjadikan komisi sebagai panggung untuk adu narasi dan pencitraan.
Ketika rapat komisi disorot kamera, publik kerap melihat potongan dramatis: interupsi keras, sindiran tajam, atau gestur emosional. Apa yang tidak terlihat adalah jam-jam panjang pembahasan teknis, negosiasi substansi, dan pertarungan kepentingan yang menentukan kualitas keputusan akhir. Distorsi persepsi inilah yang membuat publik sulit menilai apakah komisi bekerja efektif atau sekadar tampil menarik.
Artikel ini mengajak pembaca masuk lebih dalam ke jantung kerja DPR: memahami apa itu komisi, bagaimana seharusnya ia bekerja, dan mengapa penilaiannya tidak bisa hanya bertumpu pada cuplikan media. Dengan membaca komisi secara jernih, publik dapat memisahkan mana kerja substantif, mana sekadar panggung politik. Tanpa pemahaman ini, kritik akan mudah salah sasaran dan pengawasan kehilangan daya dorong.
Afalā yatadabbarūnal-qawl.
Artinya: “Maka tidakkah mereka memperhatikan perkataan dengan sungguh-sungguh?” (QS. An-Nisā’ [4]: 82)
Ayat ini mengingatkan bahwa memahami realitas membutuhkan ketekunan, bukan penilaian sekilas. Komisi DPR tidak bisa dinilai dari satu momen viral, tetapi dari konsistensi kerja, kualitas keputusan, dan dampaknya bagi rakyat. Di situlah perbedaan antara mesin kerja dan etalase politik dapat dibaca dengan jernih.
Halaman berikut (2/10):
“Apa Itu Komisi DPR dan Mengapa Dibentuk?”
Kita akan membedah dasar pembentukan komisi, struktur kerjanya, dan peran idealnya dalam sistem parlemen.
