Halaman 1 — Moral yang Berdiri Sendiri Ketika Integritas Tak Bisa Ditawar
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Di tengah arus politik yang sering diwarnai transaksi kepentingan, kompromi kekuasaan, dan kalkulasi elektoral, ada satu elemen yang secara teoritis seharusnya berdiri di luar logika jual beli tersebut: moral publik. Moral publik bukan sekadar opini mayoritas, melainkan kesadaran kolektif tentang batas benar dan salah dalam kehidupan bernegara. Dalam praktik demokrasi, moral publik sering kali direpresentasikan oleh suara-suara masyarakat sipil yang independen—dan di sinilah peran LSM menemukan relevansinya.
Artikel ini disusun dengan pendekatan penelitian pustaka terhadap teori etika publik, konsep civil society, serta praktik advokasi sosial di Indonesia. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan tidak hanya bergantung pada prosedur hukum, tetapi juga pada persepsi moral masyarakat. Ketika kebijakan dianggap melanggar rasa keadilan, legitimasi tersebut dapat melemah meskipun secara formal sah. LSM sering hadir di ruang ini—menjadi pengingat bahwa hukum tanpa moralitas hanya menghasilkan kepatuhan formal tanpa keadilan substantif.
Dalam teori etika politik, moral publik berfungsi sebagai kompas normatif. Ia mengarahkan kebijakan agar tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi atau keuntungan, tetapi juga pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan sosial. LSM yang konsisten menjaga independensi menjadi salah satu aktor yang memperkuat kompas tersebut. Mereka mungkin tidak memiliki kekuasaan formal, tetapi memiliki otoritas moral yang lahir dari integritas dan konsistensi advokasi.
Dalam perspektif Islam, integritas moral tidak dapat ditukar dengan keuntungan materi. Allah berfirman:
Wa lā tasytarū bi āyātillāhi ṡamanan qalīlā.
Artinya: “Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit.” (QS. Al-Baqarah [2]: 41)
Ayat ini menegaskan bahwa prinsip kebenaran tidak boleh dikompromikan demi keuntungan sesaat. Dalam konteks moral publik, nilai keadilan tidak seharusnya tunduk pada transaksi politik atau tekanan ekonomi. LSM yang menjaga independensinya mencerminkan prinsip ini: mereka berupaya mempertahankan nilai, meskipun menghadapi risiko kehilangan dukungan atau popularitas.
Namun menjaga moral publik bukan tugas mudah. Godaan pragmatisme selalu hadir—baik dalam bentuk tekanan politik, iming-iming akses kekuasaan, maupun pembiayaan yang bersyarat. Di sinilah integritas menjadi ujian. Ketika LSM tetap konsisten pada data dan prinsip, mereka memperkuat fondasi etika dalam demokrasi. Sebaliknya, ketika integritas goyah, kepercayaan publik ikut terkikis.
Maka pertanyaan utama yang akan kita telusuri dalam artikel ini adalah: bagaimana LSM menjaga moral publik tetap hidup dalam sistem yang sarat kepentingan? Apakah moral publik benar-benar tidak bisa dibeli, ataukah ia hanya bertahan selama ada individu dan organisasi yang bersedia mempertahankannya?
Halaman berikut (2/10): “Definisi Moral Publik dalam Teori dan Praktik.”
Kita akan menguraikan secara konseptual apa yang dimaksud dengan moral publik dan mengapa ia menjadi fondasi legitimasi negara.
