Mahkamah Konstitusi: Penjaga Konstitusi atau Penjaga Stabilitas Kekuasaan?

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Dalam setiap negara demokrasi modern, selalu ada satu pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai: siapa yang menjaga batas kekuasaan? Kekuasaan yang lahir dari pemilu sering kali mengklaim legitimasi rakyat, namun legitimasi elektoral tidak otomatis menjamin keadilan konstitusional. Di titik inilah lembaga pengawal konstitusi diuji secara nyata — bukan saat keadaan normal, melainkan saat kepentingan politik mulai menekan prinsip hukum.

Mahkamah Konstitusi dirancang sebagai penjaga konstitusi. Ia diberi kewenangan besar untuk membatalkan undang-undang, menafsirkan norma dasar negara, dan mengoreksi keputusan politik yang melampaui batas konstitusional. Dalam teori, Mahkamah Konstitusi berdiri di atas kepentingan kekuasaan, menjadi benteng terakhir bagi hak konstitusional warga negara. Namun dalam praktik, garis antara menjaga konstitusi dan menjaga stabilitas kekuasaan sering kali tampak kabur.

Tidak sedikit putusan Mahkamah Konstitusi yang dipuji karena dianggap melindungi demokrasi. Namun tidak sedikit pula yang dikritik karena dinilai lebih mengakomodasi stabilitas politik dibandingkan keadilan konstitusional. Dari sinilah lahir pertanyaan kritis yang sah dalam negara hukum: apakah Mahkamah Konstitusi selalu bertindak sebagai penjaga konstitusi, atau dalam situasi tertentu justru menjadi penjaga stabilitas kekuasaan?

Stabilitas kekuasaan sering dipahami sebagai syarat kelangsungan negara. Tanpa stabilitas, pemerintahan bisa lumpuh, kebijakan terhambat, dan konflik politik membesar. Namun ketika stabilitas dijadikan alasan utama untuk menunda, membatasi, atau menafsirkan ulang hak konstitusional, maka stabilitas berubah dari alat menjadi tujuan. Di sinilah Mahkamah Konstitusi menghadapi dilema konstitusional yang paling berat.

Wa idzā ḥakamtum bainan-nāsi an taḥkumū bil-‘adl.

Artinya: “Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)

Prinsip keadilan ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada rasa aman semu. Keadilan konstitusional sering kali menuntut keberanian untuk tidak populer, bahkan berseberangan dengan kepentingan penguasa. Mahkamah Konstitusi diuji bukan ketika putusannya diterima semua pihak, melainkan ketika putusannya menimbulkan ketidaknyamanan politik.

Artikel ini akan membedah secara kritis peran Mahkamah Konstitusi dalam ketegangan antara konstitusi dan stabilitas kekuasaan. Dengan pendekatan kajian pustaka, analisis putusan, dan teori ketatanegaraan, pembahasan ini bertujuan tidak untuk menuduh, melainkan untuk memahami: sejauh mana Mahkamah Konstitusi mampu tetap setia pada mandat konstitusionalnya di tengah tekanan politik yang nyata.

Halaman berikut (2/10): “Makna Penjaga Konstitusi dalam Teori Negara Hukum”
Kita akan mengurai konsep guardian of the constitution, asal-usulnya, dan bagaimana idealnya diterapkan dalam praktik ketatanegaraan modern.