Halaman 1 — Di Balik Palu Konstitusi Ada Siapa yang Sebenarnya Dijaga?
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Di negeri yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, ada satu lembaga yang berdiri di atas semua tafsir: Mahkamah Konstitusi. Ia disebut sebagai penjaga konstitusi, pengawal terakhir keadilan, dan benteng terakhir rakyat ketika hukum terasa tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Tetapi pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur adalah: ketika palu diketuk dan putusan dibacakan — siapa yang sebenarnya sedang dijaga?
Secara normatif, Mahkamah Konstitusi hadir untuk memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam teori konstitusionalisme modern, ia disebut sebagai guardian of the constitution. Namun dalam realitas politik, hampir setiap putusan konstitusional berdampak pada konfigurasi kekuasaan: siapa yang bisa maju dalam pemilu, siapa yang gugur, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Maka wajar jika publik mulai mempertanyakan: apakah Mahkamah Konstitusi benar-benar berdiri di sisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan, atau sekadar menjaga stabilitas sistem politik yang ada?
Dalam pendekatan penelitian hukum normatif, konstitusi adalah norma tertinggi yang menjadi sumber legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam pendekatan sosiologis, hukum tidak pernah steril dari relasi kuasa. Mahkamah Konstitusi berdiri di antara dua arus besar: teks konstitusi dan dinamika politik. Dan setiap lembaga yang berdiri di antara teks dan kekuasaan selalu diuji oleh integritas.
Inna Allāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl [16]: 90)
Ayat tersebut menjadi fondasi etik seluruh sistem hukum. Keadilan bukan sekadar prosedur, melainkan amanah moral. Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara, ia tidak hanya menafsirkan pasal — ia sedang memikul amanah sejarah. Setiap tafsir konstitusi dapat menentukan arah bangsa untuk satu generasi ke depan.
Maka artikel ini akan membedah Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan ilmiah: dengan analisis normatif-konstitusional dan telaah sosiologis terhadap praktik politiknya. Apakah lembaga ini benar-benar penjaga rakyat sebagai subjek kedaulatan? Atau justru menjadi mekanisme penyeimbang agar sistem kekuasaan tetap stabil dan terkendali?
Halaman berikut (2/10): “Akar Historis Mahkamah Konstitusi dalam Reformasi Konstitusi.”
Kita akan menelusuri mengapa lembaga ini lahir dan desain awalnya untuk siapa sebenarnya ditujukan.
