Halaman 1 — Ilusi Ketidaksalahan Ketika Kekuasaan Sulit Mengakui Keliru
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam demokrasi, kesalahan adalah bagian dari proses. Kebijakan bisa keliru, keputusan bisa kurang matang, dan undang-undang bisa menuai kontroversi. Namun yang sering menjadi pertanyaan publik bukanlah sekadar “apakah ada kesalahan?”, melainkan “mengapa kesalahan itu jarang diakui?”. Pertanyaan ini menjadi relevan ketika lembaga sebesar DPR terlihat lebih defensif daripada reflektif. Seolah-olah pengakuan salah dipersepsikan sebagai kelemahan, bukan sebagai bentuk kedewasaan politik.
Dalam penelitian politik kelembagaan, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep institutional self-preservation—kecenderungan lembaga untuk menjaga citra dan otoritasnya. Ketika reputasi dipertaruhkan, mekanisme pembelaan diri sering lebih dominan daripada evaluasi diri. DPR sebagai institusi kolektif memiliki kepentingan menjaga legitimasi publik. Ironisnya, upaya menjaga legitimasi itu kadang dilakukan dengan cara menghindari pengakuan kesalahan secara terbuka.
Secara psikologis, individu dalam struktur kekuasaan juga rentan terhadap bias konfirmasi—kecenderungan mencari informasi yang menguatkan keputusan sebelumnya. Dalam dinamika politik, bias ini diperkuat oleh solidaritas partai dan tekanan koalisi. Kritik eksternal sering ditanggapi sebagai serangan politik, bukan sebagai evaluasi objektif. Akibatnya, ruang untuk refleksi menjadi sempit.
Padahal dalam etika kepemimpinan, pengakuan kesalahan justru meningkatkan kredibilitas. Kepemimpinan yang matang adalah kepemimpinan yang berani berkata, “Kami perlu memperbaiki ini.” Dalam Islam, kesadaran akan kemungkinan salah adalah fondasi taubat dan perbaikan. Allah berfirman:
Wa fawqa kulli dzī ‘ilmin ‘alīm.
Artinya: “Dan di atas setiap orang yang berilmu masih ada yang lebih mengetahui.” (QS. Yūsuf [12]: 76)
Ayat ini menegaskan keterbatasan manusia. Tidak ada lembaga, sekuat apa pun, yang bebas dari potensi keliru. Kesadaran akan keterbatasan seharusnya melahirkan kerendahan hati institusional. Tanpa itu, kekuasaan mudah terjebak dalam ilusi ketidaksalahan.
Artikel ini akan menelaah secara ilmiah—melalui pendekatan teori kelembagaan, psikologi politik, dan etika kepemimpinan—mengapa DPR sering terlihat sulit mengakui kesalahan. Apakah ini persoalan struktur, budaya politik, atau etika kekuasaan? Dan bagaimana seharusnya lembaga representatif merespons kritik agar tetap kredibel di mata rakyat?
Sebab dalam demokrasi yang sehat, pengakuan salah bukan tanda runtuhnya wibawa. Justru di situlah wibawa diuji.
Halaman berikut (2/10): “Struktur Kekuasaan dan Mekanisme Pembelaan Diri.”
Kita akan membedah bagaimana sistem politik dapat mendorong lembaga untuk sulit mengakui kesalahan.
