Halaman 1 — Retaknya Kepercayaan Publik Di Antara Negara dan Warga
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Mengapa sebagian masyarakat hari ini justru lebih percaya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibandingkan pejabat negara? Bukankah pejabat dipilih melalui mekanisme demokrasi, dilantik secara sah, dan disumpah atas nama Tuhan serta konstitusi? Namun realitas sosial menunjukkan gejala berbeda: ketika terjadi konflik agraria, pelanggaran hak buruh, atau dugaan penyalahgunaan anggaran, warga sering kali lebih dulu menghubungi LSM ketimbang kantor pemerintahan.
Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan penelitian sosial. Studi pustaka tentang legitimasi kekuasaan menunjukkan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibangun oleh legalitas formal, tetapi oleh legitimasi moral dan performa nyata. Variabel transparansi, keberanian bersikap, aksesibilitas, serta keberpihakan pada korban sering kali menjadi faktor dominan dalam membentuk persepsi publik.
Dalam konteks etika kepemimpinan Islam, tanggung jawab pejabat bukan sekadar administratif, melainkan amanah spiritual.
Kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra‘iyyatihi.
Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Ketika amanah terasa jauh dari praktik nyata, masyarakat secara alami mengalihkan kepercayaan kepada aktor-aktor sipil yang dianggap lebih dekat dengan penderitaan mereka. LSM hadir bukan sebagai pesaing negara, tetapi sebagai respons atas ruang kosong yang ditinggalkan birokrasi.
Al-Qur’an menegaskan bahwa keadilan adalah fondasi legitimasi.
Inna Allāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl [16]: 90)
Jika rasa keadilan melemah dalam institusi formal, maka kepercayaan publik ikut tergerus. Artikel ini akan membedah fenomena tersebut melalui pendekatan normatif-konstitusional dan analisis teori legitimasi sosial: apakah meningkatnya kepercayaan kepada LSM adalah tanda sehatnya masyarakat sipil, atau alarm krisis kepercayaan terhadap pejabat publik?
Halaman berikut (2/10):
“Legitimasi Sosial: Antara Kekuasaan Formal dan Kepercayaan Moral.”
Kita akan membedah teori legitimasi dan mengapa kepercayaan publik tidak selalu sejalan dengan jabatan resmi.
