Mengapa Putusan MK Bisa Mengubah Arah Negara ?

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Sebuah palu diketukkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Dalam hitungan detik, arah kebijakan nasional bisa berubah. Undang-undang yang selama ini menjadi dasar kebijakan negara dapat dibatalkan. Hasil pemilu yang menentukan kepemimpinan nasional bisa dipastikan sah atau gugur. Norma yang selama bertahun-tahun dianggap final bisa ditafsirkan ulang. Lalu muncul pertanyaan mendasar: mengapa satu putusan lembaga yudisial dapat memiliki daya ubah sedemikian besar terhadap arah negara?

Secara teoritis, Mahkamah Konstitusi (MK) adalah penjaga konstitusi. Ia tidak membuat undang-undang dan tidak menjalankan kebijakan publik. Namun dalam praktik ketatanegaraan modern, tafsir terhadap konstitusi sama kuatnya dengan pembentukan norma itu sendiri. Konstitusi adalah hukum tertinggi. Ketika MK menyatakan suatu norma bertentangan dengan konstitusi, norma itu kehilangan legitimasi. Dampaknya tidak hanya administratif, melainkan struktural: kebijakan berubah, arah pembangunan bergeser, bahkan konfigurasi politik dapat tersusun ulang.

Dalam pendekatan penelitian pustaka terhadap teori constitutional review, kekuatan MK bersumber dari prinsip supremacy of constitution. Semua produk hukum harus tunduk pada konstitusi. MK bertindak sebagai wasit terakhir dalam menentukan apakah sebuah norma sejalan dengan nilai dasar negara. Oleh sebab itu, putusannya tidak sekadar menyelesaikan sengketa hukum, tetapi menentukan batas dan ruang gerak kekuasaan negara.

Jika parlemen adalah arsitek undang-undang, maka MK adalah penjaga fondasi bangunan tersebut. Tanpa penjaga fondasi, struktur dapat menyimpang dari desain awal konstitusi. Tetapi dengan kewenangan besar itu, muncul konsekuensi serius: setiap putusan MK memiliki implikasi jangka panjang terhadap keseimbangan kekuasaan, stabilitas politik, dan kepercayaan publik.

Innallāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl [16]: 90)

Prinsip keadilan dalam ayat tersebut menjadi dasar moral bagi setiap bentuk penetapan hukum. Ketika MK memutus perkara, ia tidak hanya membaca teks, tetapi menimbang nilai keadilan konstitusional. Di sinilah letak kekuatan dan sekaligus risiko: tafsir yang adil dapat memperbaiki arah negara, tetapi tafsir yang keliru dapat menimbulkan dampak sistemik.

Sejarah ketatanegaraan menunjukkan bahwa sejumlah putusan MK menjadi turning point dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Putusan terkait pemilu, hak konstitusional warga negara, hingga desain kelembagaan negara telah membentuk ulang lanskap politik nasional. Setiap palu yang diketukkan bukan hanya simbol formalitas, melainkan keputusan yang merambat ke seluruh sistem.

Maka memahami mengapa putusan MK dapat mengubah arah negara berarti memahami struktur kekuasaan konstitusional itu sendiri. MK bukan sekadar pengadilan biasa; ia adalah pengadilan norma dasar. Di tangan para hakim konstitusi, teks konstitusi ditafsirkan, batas kekuasaan ditentukan, dan masa depan hukum dibentuk.

Halaman berikut (2/10): “Konstitusi sebagai Norma Tertinggi.”
Kita akan menelusuri mengapa supremasi konstitusi menjadikan putusan MK memiliki daya ubah yang begitu besar.