MK dan Demokrasi yang Dipertaruhkan

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā āli Sayyidinā Muḥammad.

Demokrasi tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan—ketika hukum tidak lagi dipercaya, ketika suara rakyat diragukan, dan ketika konstitusi hanya dibaca sebagai teks, bukan sebagai komitmen moral. Di titik genting itulah Mahkamah Konstitusi (MK) berdiri. Setiap putusannya bukan sekadar jawaban atas sengketa hukum, tetapi bisa menjadi penentu arah legitimasi kekuasaan. Dalam situasi tertentu, satu amar putusan dapat meredakan ketegangan politik; dalam situasi lain, ia bisa memperbesar gelombang perdebatan nasional.

Penelitian dalam studi demokrasi konstitusional menunjukkan bahwa pengadilan konstitusi memegang peran vital sebagai penjaga keseimbangan antara kehendak mayoritas dan perlindungan hak minoritas. Tanpa mekanisme koreksi seperti judicial review, produk politik berisiko melampaui batas konstitusi. Namun di sisi lain, kewenangan besar itu juga menempatkan MK pada sorotan publik yang intens. Demokrasi dipertaruhkan bukan hanya pada isi putusan, tetapi pada integritas prosesnya.

Dalam konteks Indonesia, MK menjadi arena terakhir penyelesaian sengketa hasil pemilu, pembatalan undang-undang strategis, hingga pengujian norma yang menyentuh hak konstitusional warga negara. Ketika kepercayaan terhadap proses politik melemah, masyarakat berharap pada putusan hakim konstitusi. Di sinilah beban moral dan historis itu hadir: apakah putusan tersebut akan menguatkan demokrasi atau justru memperdalam polarisasi?

Demokrasi sejatinya bukan sekadar prosedur pemungutan suara, melainkan sistem nilai yang menjunjung keadilan dan akuntabilitas. Putusan MK dapat mempertegas prinsip tersebut dengan membatalkan norma yang melanggar konstitusi, atau dengan menafsirkan ulang ketentuan yang ambigu. Setiap tafsir yang lahir berpotensi membentuk lanskap politik baru—baik melalui koreksi sistem, pembatasan kekuasaan, maupun penegasan hak warga negara.

Innallāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl [16]: 90)

Prinsip keadilan dalam ayat tersebut menjadi fondasi moral bagi setiap proses penegakan hukum. Dalam sistem kenegaraan modern, MK memikul tanggung jawab untuk menerjemahkan prinsip keadilan itu ke dalam bahasa konstitusi. Keadilan yang ditegakkan melalui putusan konstitusi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga mengirimkan pesan tentang arah nilai yang dipegang negara.

Maka ketika kita berbicara tentang “MK dan Demokrasi yang Dipertaruhkan,” yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi lembaga, melainkan kepercayaan kolektif terhadap sistem. Demokrasi berdiri di atas legitimasi. Jika putusan diterima sebagai adil dan rasional, stabilitas terjaga. Jika tidak, demokrasi memasuki fase ketidakpastian. Di titik itulah peran hakim konstitusi menjadi lebih dari sekadar teknis—ia menjadi penentu arah sejarah.

Halaman berikut (2/10): “Kewenangan MK dalam Struktur Kekuasaan Negara.”
Kita akan menelusuri bagaimana posisi konstitusional MK menjadikannya aktor strategis dalam dinamika demokrasi Indonesia.