Halaman 1 — Negara yang Diimpikan Janji Konstitusi dan Realitas Sehari-hari
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad.
Setiap negara lahir dari sebuah janji. Janji itu tidak selalu tertulis di atas kertas pada hari pertama, tetapi kemudian dirumuskan secara sadar dalam konstitusi. Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum tertinggi; ia adalah cermin dari negara ideal yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa. Di sanalah dirumuskan tujuan bernegara, prinsip kekuasaan, hak warga negara, serta batas antara kewenangan dan keadilan. Namun pertanyaan yang selalu relevan adalah: sejauh mana negara ideal itu benar-benar hidup dalam kenyataan?
Dalam praktik sehari-hari, konstitusi sering diperlakukan sebagai simbol formalitas. Ia dibacakan dalam upacara, dikutip dalam pidato, dan dijadikan rujukan dalam sengketa hukum. Tetapi bagi banyak warga, konstitusi terasa jauh—abstrak, elitis, dan tidak selalu hadir ketika keadilan dibutuhkan. Ketika akses terhadap pendidikan timpang, hukum diterapkan tidak setara, dan kesejahteraan sulit dirasakan, muncul jarak antara cita-cita konstitusional dan realitas sosial.
Negara ideal menurut konstitusi hampir selalu menempatkan rakyat sebagai pusat. Kedaulatan berada di tangan warga, kekuasaan dibatasi oleh hukum, dan tujuan akhir negara adalah keadilan sosial. Namun realitas politik modern menghadirkan tantangan: konsentrasi kekuasaan, dominasi elite, dan birokrasi yang kerap lebih setia pada prosedur daripada pada keadilan. Di titik ini, konstitusi diuji—apakah ia mampu mengoreksi penyimpangan, atau justru disesuaikan untuk membenarkannya.
Secara ilmiah, konstitusi dapat dipahami sebagai kontrak sosial yang mengikat penguasa dan rakyat. Ia tidak hanya mengatur “bagaimana negara berjalan”, tetapi juga “ke arah mana negara harus melangkah”. Ketika kebijakan publik menyimpang dari tujuan konstitusional, warga memiliki dasar normatif untuk mengkritik dan menuntut koreksi. Dengan kata lain, konstitusi adalah alat emansipasi—jika dipahami dan dihidupkan.
Dalam perspektif etika Islam, tujuan bernegara sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan adalah amanah, bukan hak absolut. Negara ideal bukan yang paling kuat, tetapi yang paling adil dalam melindungi martabat manusia. Prinsip ini memberi ukuran moral bagi konstitusi: sejauh mana ia benar-benar menjaga hak dan mencegah kezaliman.
Innallāha ya’muru bil-‘adli wal-iḥsān.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Naḥl [16]: 90)
Ayat ini menjadi landasan etis yang kuat untuk menilai negara ideal. Keadilan bukan hanya tujuan kebijakan, tetapi kewajiban moral. Ketika konstitusi menjanjikan keadilan, tetapi praktik negara menjauhinya, kritik bukanlah ancaman—melainkan upaya mengembalikan negara pada jati dirinya.
Halaman pertama ini mengajak pembaca untuk melihat konstitusi bukan sebagai teks mati, melainkan sebagai janji hidup yang terus diuji oleh kenyataan. Negara ideal tidak lahir sekali jadi; ia dibangun melalui kesadaran, partisipasi, dan keberanian untuk menagih apa yang telah dijanjikan.
Halaman berikut (2/10):
“Tujuan Bernegara dalam Konstitusi.”
Kita akan menelaah bagaimana konstitusi merumuskan cita-cita negara
dan standar ideal yang seharusnya dicapai.
