Halaman 1 — Wajah Demokrasi dan Tangan yang Tak Terlihat
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad.
Demokrasi sering dipahami sebagai sistem di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Pemilu diselenggarakan secara berkala, partai politik berlomba merebut suara, dan wakil rakyat berbicara atas nama publik. Namun di balik prosedur yang tampak rapi ini, muncul pertanyaan mendasar yang semakin sulit diabaikan: jika rakyat berdaulat, mengapa keputusan politik kerap terasa jauh dari kepentingan rakyat?
Dalam praktik politik modern, partai politik menjadi pintu utama menuju kekuasaan. Tidak ada jabatan publik strategis yang dapat diraih tanpa kendaraan partai. Namun partai bukanlah entitas homogen. Di dalamnya terdapat relasi kuasa yang timpang, di mana segelintir elite memiliki pengaruh jauh lebih besar dibandingkan kader, anggota, bahkan pemilihnya sendiri. Fenomena inilah yang dalam ilmu politik dikenal sebagai oligarki.
Oligarki dalam partai politik tidak selalu tampil dalam bentuk yang kasar. Ia jarang diumumkan secara terbuka. Justru kekuatannya terletak pada kemampuannya bekerja secara sunyi: melalui pendanaan, penentuan kandidat, pengendalian struktur, dan pengaruh terhadap arah kebijakan. Dalam kondisi seperti ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi dikendalikan oleh segelintir orang yang memiliki sumber daya.
Situasi ini menimbulkan paradoks serius. Partai politik yang seharusnya menjadi alat artikulasi kepentingan rakyat justru dapat berubah menjadi alat konsolidasi kekuasaan elite. Pemilu tetap digelar, suara tetap dihitung, tetapi pilihan yang tersedia sering kali sudah disaring sebelumnya. Demokrasi pun bergerak dalam koridor sempit yang ditentukan oleh oligarki internal.
Artikel ini berangkat dari pendekatan analitis berbasis kajian pustaka dan pengamatan terhadap praktik politik sehari-hari. Tujuannya bukan untuk menuduh aktor tertentu, melainkan untuk mengurai satu pertanyaan kunci: siapa sebenarnya yang mengendalikan demokrasi ketika partai politik dikuasai oleh oligarki? Memahami struktur ini penting agar publik tidak terjebak pada ilusi demokrasi yang hanya berhenti di permukaan.
Wa lā ta’kulū amwālakum bainakum bil-bāṭil.
Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan sumber daya tidak boleh dikelola secara tidak adil oleh segelintir pihak. Dalam konteks politik, penguasaan partai oleh oligarki berpotensi mengalihkan demokrasi dari kepentingan publik menuju kepentingan sempit kelompok tertentu.
Dengan memahami oligarki sebagai fenomena struktural, pembaca diajak untuk melihat demokrasi secara lebih jernih. Bukan untuk menumbuhkan pesimisme, tetapi untuk membangun kesadaran bahwa demokrasi hanya akan bermakna jika kekuasaan di dalamnya terus diawasi dan dipertanyakan.
Halaman berikut (2/10): “Apa Itu Oligarki dan Bagaimana Ia Bekerja?”
Kita akan membedah konsep oligarki secara teoritis dan melihat bagaimana ia beroperasi di tubuh partai politik.
