Halaman 1 — Gerbang Demokrasi atau Mesin Kekuasaan?
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam setiap pemilu, nama partai politik selalu berada di baris terdepan. Logo mereka terpampang di baliho, jargon mereka menggema di ruang publik, dan kader mereka tampil sebagai wakil rakyat. Namun di balik dominasi itu, muncul pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur: apakah partai politik benar-benar alat demokrasi, ataukah telah berubah menjadi alat kekuasaan?
Secara teoritis, partai politik adalah jembatan antara rakyat dan negara. Ia dibentuk untuk mengagregasi aspirasi, merekrut pemimpin, serta mengartikulasikan kepentingan publik ke dalam kebijakan negara. Tanpa partai politik, demokrasi perwakilan hampir mustahil dijalankan. Namun teori sering kali berhenti di ruang kuliah, sementara praktik berjalan di lorong kekuasaan.
Dalam praktik politik modern, partai kerap menjadi gerbang tunggal menuju kekuasaan. Seseorang boleh memiliki kapasitas, integritas, dan dukungan publik, tetapi tanpa kendaraan partai, peluangnya hampir tertutup. Ketika pintu demokrasi hanya bisa dibuka oleh partai, muncul risiko besar: partai tidak lagi melayani demokrasi, melainkan mengendalikan akses ke kekuasaan.
Di sinilah dilema mulai terasa. Partai yang seharusnya menjadi alat rakyat justru berubah menjadi filter elite. Keputusan penting sering ditentukan bukan oleh aspirasi konstituen, melainkan oleh kepentingan internal, koalisi pragmatis, dan logika menang-kalah jangka pendek. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan ruh partisipatifnya.
Pengalaman Indonesia menunjukkan bagaimana partai politik memainkan peran sentral dalam menentukan arah negara. Dari pencalonan presiden, pengisian parlemen, hingga pengambilan keputusan strategis, partai menjadi aktor kunci. Namun semakin kuat peran itu, semakin besar pula tuntutan akuntabilitas yang seharusnya dipikul. Pertanyaannya: apakah akuntabilitas tersebut benar-benar terwujud?
Etika Islam memberi kerangka reflektif tentang kepemimpinan dan amanah. Al-Qur’an mengingatkan:
Innallāha ya’murukum an tu’addul-amānāti ilā ahlihā.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)
Amanah inilah yang menjadi inti persoalan partai politik. Ketika partai lupa bahwa ia hanyalah alat, bukan tujuan, maka demokrasi berisiko dikerdilkan menjadi sekadar kompetisi kekuasaan. Artikel ini akan mengajak pembaca menelusuri fungsi ideal partai politik, praktik nyatanya di Indonesia, serta batas tipis antara melayani demokrasi dan menguasai demokrasi.
Halaman berikut (2/10):
“Fungsi Ideal Partai Politik dalam Teori Demokrasi.”
