Halaman 1 — Izin yang Dipertanyakan Ketika PBG Berdiri di Atas Masalah
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Bangunan megah tidak selalu berarti legal. Banyak proyek terlihat sempurna dari luar — tinggi, rapi, dan modern — tapi menyimpan masalah serius di dalam proses perizinannya. Salah satu yang paling sering diabaikan adalah kewajiban RTH privat 10%.
Jika RTH tidak terpenuhi, maka izin bangunan seperti PBG dapat dianggap cacat hukum. Artinya, bangunan tersebut berdiri di atas dasar yang bermasalah. Ini bukan sekadar kekurangan teknis, tetapi potensi pelanggaran yang bisa berujung pada konsekuensi hukum.
Masalahnya, banyak orang tidak pernah mempertanyakan izin. Selama bangunan sudah berdiri, dianggap semuanya sah. Padahal, legalitas bukan hanya soal ada izin, tetapi soal apakah izin tersebut diterbitkan sesuai aturan atau tidak.
Wa lā talbisul-ḥaqqa bil-bāṭili wa taktumūl-ḥaqqa wa antum ta‘lamūn.
Artinya: “Janganlah kamu mencampuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)
Dalam konteks ini, izin yang terlihat sah bisa saja menyimpan ketidaksesuaian. Ketika fakta tidak diperiksa, maka pelanggaran bisa tersembunyi di balik dokumen resmi.
Maka langkah pertama adalah kesadaran: tidak semua yang berizin itu benar. Dan ketika ada indikasi janggal, masyarakat memiliki hak untuk bertanya dan mendorong transparansi.
Halaman berikut (2/10): “Bagaimana PBG Bisa Menjadi Cacat Hukum?”
Kita akan bongkar kondisi apa saja yang membuat izin bangunan menjadi bermasalah.
