Halaman 1 — Suara yang Terlupakan Ketika Rakyat Bicara, Negara Diam
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Setiap lima tahun sekali, rakyat Indonesia kembali diingatkan bahwa merekalah pemegang kedaulatan tertinggi. Panggung politik dipenuhi janji, baliho menampilkan wajah tersenyum, dan pidato resmi mengulang satu kalimat sakral: “suara rakyat adalah fondasi demokrasi.”
Namun, setelah bilik suara ditinggalkan dan hasil pemilu ditetapkan, muncul pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur: apakah suara masyarakat masih diperhitungkan ketika undang-undang mulai disusun? Atau peran rakyat berhenti tepat setelah legitimasi kekuasaan diberikan?
Secara normatif, sistem hukum Indonesia mengakui partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara eksplisit membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan lisan maupun tertulis. Dalam teori, rakyat bukan sekadar objek hukum, melainkan subjek yang ikut menentukan arah regulasi.
Tetapi realitas sosial sering menunjukkan wajah yang berbeda. Banyak regulasi strategis disusun secara tertutup, dibahas singkat, dan disahkan tanpa dialog publik yang memadai. Ironisnya, masyarakat baru benar-benar dilibatkan ketika undang-undang itu sudah berlaku dan menimbulkan dampak langsung.
Wa amruhum syūrā bainahum.
Artinya: “Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syūrā [42]: 38)
Prinsip musyawarah ini menegaskan bahwa kekuasaan yang sehat tidak berjalan sepihak. Keputusan publik idealnya lahir dari dialog, pertimbangan rasional, dan keterlibatan mereka yang akan menanggung dampaknya. Tanpa itu, hukum berisiko kehilangan legitimasi moral meskipun sah secara formal.
Artikel ini disusun menggunakan pendekatan penelitian pustaka dan analisis empiris terhadap praktik pembentukan undang-undang di Indonesia. Tujuannya bukan sekadar menjelaskan aturan, tetapi menguji sejauh mana regulasi benar-benar sejalan dengan pengalaman masyarakat di lapangan.
Halaman berikut (2/10):
“Hak Partisipasi Publik dalam Kerangka Hukum Nasional.”
Kita akan membedah apa saja hak masyarakat yang dijamin undang-undang — dan di mana celah pelanggarannya paling sering terjadi.
