Reformasi Politik Indonesia: Proses Panjang atau Jalan Buntu?

Bismillāhirraḥmānirraḥīm.

Allāhumma ṣalli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.

Reformasi politik Indonesia sering diposisikan sebagai tonggak sejarah yang menandai berakhirnya kekuasaan otoritarian dan lahirnya demokrasi. Ia dirayakan sebagai pintu masuk bagi kebebasan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Namun lebih dari dua dekade berlalu, pertanyaan mendasar mulai mengemuka: apakah reformasi benar-benar bergerak sebagai proses panjang menuju demokrasi substantif, atau justru terjebak dalam jalan buntu struktural?

Secara prosedural, banyak indikator menunjukkan kemajuan. Pemilu dilaksanakan secara rutin, kebebasan berekspresi dijamin, dan institusi demokrasi tumbuh dalam berbagai bentuk. Akan tetapi, kemajuan prosedural tidak selalu sejalan dengan perbaikan kualitas politik. Demokrasi bisa berjalan, tetapi kehilangan makna ketika kekuasaan tetap terkonsentrasi dan aspirasi rakyat sulit diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil.

Di sinilah reformasi mulai menghadapi paradoksnya. Ia berhasil membuka ruang politik, tetapi belum sepenuhnya membongkar struktur lama yang mengekang kedaulatan rakyat. Oligarki, politik uang, dan kompromi elite terus beradaptasi di dalam sistem demokrasi. Reformasi tidak gagal secara total, tetapi juga belum tuntas.

Dari perspektif riset lapangan, persepsi publik terhadap reformasi cenderung ambivalen. Banyak warga merasakan kebebasan yang lebih luas, tetapi sekaligus frustrasi terhadap praktik politik yang terasa jauh dari keadilan sosial. Reformasi hadir sebagai janji perubahan, namun sering berakhir sebagai rutinitas kekuasaan.

Dalam kerangka etika politik, Al-Qur’an mengingatkan bahwa perubahan sejati tidak datang dari sistem semata, melainkan dari kesadaran manusia.

Innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyirū mā bi’anfusihim.

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra‘d [13]: 11)

Ayat ini menegaskan bahwa reformasi politik tidak bisa dipahami hanya sebagai perubahan institusi. Ia menuntut perubahan kesadaran, relasi kuasa, dan keberanian kolektif untuk menata ulang arah kehidupan berbangsa. Tanpa itu, reformasi berisiko berhenti sebagai slogan sejarah, bukan proses pembebasan.

Halaman berikut (2/10): Sejarah Reformasi dan Janji Demokrasi.
Kita akan menelusuri konteks historis reformasi, tujuan awalnya, dan bagaimana janji demokrasi itu dibentuk sejak awal.