Halaman 1 — Membaca Kekuasaan di Balik Bahasa Hukum
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad wa ‘alā āli Muḥammad.
Setiap kali sebuah rancangan undang-undang menuai penolakan publik, satu istilah hampir selalu muncul dalam percakapan politik: RUU titipan kepentingan. Istilah ini terdengar keras, sinis, bahkan provokatif. Sebagian menganggapnya sebagai tuduhan liar, sebagian lain memaknainya sebagai realitas gelap dalam praktik legislasi modern. Pertanyaannya kemudian menjadi penting: apakah “RUU titipan” hanyalah mitos politik, atau justru fakta yang berulang dalam sejarah pembentukan hukum?
Dalam negara hukum yang ideal, setiap undang-undang seharusnya lahir dari kebutuhan objektif masyarakat, disusun melalui kajian akademik, dan dibahas secara terbuka oleh wakil rakyat. Namun realitas politik tidak selalu bergerak seideal teori konstitusi. Proses legislasi melibatkan aktor, kepentingan, dan kompromi yang sering kali tidak tampak di permukaan. Di ruang inilah kecurigaan publik tumbuh.
Istilah “titipan” sendiri mengandung makna relasional: ada pihak yang menitipkan, dan ada pihak yang menerima titipan. Dalam konteks RUU, tuduhan ini menyiratkan adanya kepentingan tertentu—ekonomi, politik, atau kekuasaan— yang diselipkan ke dalam norma hukum tanpa melalui partisipasi publik yang memadai. Masalahnya, tidak semua pengaruh dapat dibuktikan secara kasat mata.
Di sinilah tantangan utama pembacaan kritis hukum. Apakah sebuah pasal lahir karena kebutuhan regulasi, atau karena tekanan aktor tertentu? Apakah keberpihakan hukum merupakan konsekuensi rasional kebijakan, atau hasil kompromi kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban sederhana, tetapi justru menentukan kualitas demokrasi itu sendiri.
Al-Qur’an mengingatkan bahwa kecenderungan mengikuti kepentingan tanpa keadilan adalah sifat manusia yang harus diwaspadai:
Wa lā tattabi‘il-hawā fa yuḍillaka ‘an sabīlillāh.
Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (QS. Ṣād [38]: 26)
Ayat ini relevan dalam membaca praktik legislasi. Hukum yang lahir dari dorongan kepentingan sempit berisiko kehilangan arah moralnya. Oleh karena itu, membahas RUU titipan bukan sekadar soal menuduh atau membela, melainkan soal menjaga integritas hukum sebagai alat keadilan sosial.
Halaman berikut (2/10):
“Apa yang Dimaksud RUU Titipan dalam Perspektif Hukum?”
Kita akan membedah istilah “RUU titipan”
secara konseptual dan akademik,
sebelum melangkah ke contoh dan praktik nyata.
