Halaman 1 — Ketika Amanah Mengabur Menguji Ulang Makna Representasi
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Demokrasi dibangun di atas satu fondasi sederhana namun sakral: rakyat memilih wakil untuk menyuarakan kepentingannya. Proses pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan kontrak moral antara yang memilih dan yang dipilih. Namun apa yang terjadi ketika wakil rakyat perlahan menjauh dari suara yang dulu mengantarkannya ke kursi kekuasaan? Apa yang terjadi ketika lembaga legislatif terlihat lebih sibuk mengurus dinamika internal, sementara denyut kebutuhan masyarakat terasa kian sayup terdengar?
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik emosional, tetapi refleksi akademik terhadap fungsi representasi dalam sistem demokrasi. Dalam teori politik, anggota parlemen memegang dua mandat sekaligus: mandat politik dari partai dan mandat moral dari rakyat. Ketika keseimbangan ini terganggu, representasi berpotensi berubah menjadi simbol tanpa substansi.
Dalam banyak kasus, rakyat mulai merasakan adanya jarak psikologis antara mereka dan DPR. Aspirasi disampaikan, tetapi respons terasa lambat. Kebijakan disahkan, tetapi partisipasi terasa minim. Keputusan diambil, tetapi transparansi tidak selalu jelas. Di sinilah muncul persepsi bahwa sebagian wakil rakyat lupa siapa yang sesungguhnya mereka wakili.
Secara normatif, representasi politik menuntut kedekatan empatik. Wakil rakyat bukan hanya pembuat undang-undang, tetapi jembatan antara kebijakan dan kebutuhan publik. Jika jembatan itu retak, maka legitimasi demokrasi pun ikut terancam.
Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah amanah yang berat dan penuh tanggung jawab. Allah berfirman:
Inna Allāha ya’murukum an tu’addul-amānāti ilā ahlihā.
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisā’ [4]: 58)
Amanah dalam konteks parlemen berarti menjaga suara rakyat sebagai prioritas utama. Ketika amanah bergeser menjadi sekadar posisi politik, maka kepercayaan publik akan terkikis sedikit demi sedikit.
Artikel ini disusun dengan pendekatan penelitian pustaka dan analisis normatif terhadap teori representasi, etika kepemimpinan, serta dinamika kelembagaan legislatif. Tujuannya bukan untuk menyederhanakan persoalan, melainkan mengurai akar-akar yang menyebabkan munculnya persepsi bahwa DPR kadang lupa siapa yang mereka wakili.
Sebab pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang jumlah kursi atau suara mayoritas, tetapi tentang kehadiran wakil yang tetap terhubung dengan realitas rakyat. Ketika hubungan itu terjaga, amanah hidup. Ketika hubungan itu melemah, demokrasi hanya tinggal prosedur.
Halaman berikut (2/10): “Mandat Politik vs Mandat Moral.”
Kita akan membedah konflik antara loyalitas partai dan tanggung jawab terhadap konstituen.
