Halaman 1 — Di Ujung Jalan Hukum Ketika Harapan Mengarah ke Satu Pintu
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam setiap sistem hukum, selalu ada satu titik terakhir tempat orang menggantungkan harapan. Ketika proses politik terasa tidak adil, ketika legislasi dianggap menyimpang dari semangat konstitusi, ketika hasil pemilu dipertanyakan, dan ketika semua jalur hukum biasa telah ditempuh — publik mencari satu nama: Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai benteng terakhir demokrasi. Ia bukan sekadar pengadilan biasa, melainkan penjaga konstitusi — teks tertinggi yang menjadi dasar legitimasi seluruh kekuasaan negara. Ketika lembaga politik gagal menjaga kepercayaan publik, dan ketika prosedur formal tidak lagi cukup meyakinkan rakyat, Mahkamah Konstitusi menjadi simbol harapan bahwa keadilan masih memiliki ruang untuk ditegakkan.
Dalam pendekatan normatif, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kewenangan ini menjadikannya titik akhir dalam banyak konflik konstitusional. Putusannya final dan mengikat. Tidak ada banding. Tidak ada kasasi.
Namun secara sosiologis, posisi sebagai harapan terakhir juga membawa beban yang luar biasa besar. Ketika ekspektasi publik meningkat, tekanan terhadap independensi pun ikut meningkat. Mahkamah Konstitusi bukan hanya diuji oleh argumentasi hukum, tetapi juga oleh persepsi publik dan dinamika politik yang menyertainya.
Yā ayyuhalladzīna āmanū kūnū qawwāmīna bil-qisṭi syuhadā’a lillāhi walau ‘alā anfusikum.
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, walaupun terhadap dirimu sendiri.” (QS. An-Nisā’ [4]: 135)
Prinsip keadilan tersebut menjadi fondasi moral setiap lembaga peradilan. Ketika Mahkamah Konstitusi memutus perkara di tengah sorotan publik, ia tidak hanya membaca pasal demi pasal, tetapi sedang menentukan arah kepercayaan rakyat terhadap negara hukum. Jika ia teguh dan independen, maka harapan itu akan tumbuh. Jika ia goyah, maka kepercayaan bisa runtuh.
Artikel ini akan mengkaji secara ilmiah bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan sebagai harapan terakhir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah ia benar-benar menjadi penjaga keadilan ketika semua jalur lain gagal? Ataukah harapan itu seringkali terlalu berat untuk dipikul oleh satu lembaga saja? Jawaban atas pertanyaan ini penting, karena masa depan demokrasi konstitusional bergantung pada kekuatan dan integritas lembaga terakhir tersebut.
Halaman berikut (2/10): “Mengapa Mahkamah Konstitusi Disebut Benteng Terakhir?”
Kita akan menelusuri mengapa lembaga ini menjadi tumpuan akhir ketika krisis kepercayaan melanda sistem hukum.
