Halaman 1 — Hukum di Persimpangan Antara Kepentingan Publik dan Modal
Bismillāhirraḥmānirraḥīm.
Allāhumma ṣalli wa sallim wa bārik ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā ālihi wa ṣaḥbihi ajma‘īn.
Dalam banyak perdebatan publik, undang-undang kerap dipresentasikan sebagai instrumen netral yang bekerja demi kepentingan umum. Namun pengalaman sosial menunjukkan kenyataan yang lebih kompleks. Tidak sedikit regulasi lahir dengan bahasa perlindungan publik, tetapi praktiknya justru memberikan karpet merah bagi kepentingan modal.
Ketika investasi dijadikan kata kunci pembangunan, hukum sering ditempatkan sebagai alat untuk menciptakan kepastian bagi investor. Kepastian ini dipromosikan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: kepastian bagi siapa, dan dengan biaya sosial apa?
Dalam konteks ini, relasi antara hukum dan modal menjadi problematis. Regulasi disusun dengan asumsi bahwa kepentingan investor sejalan dengan kepentingan publik. Padahal, dalam banyak kasus, perlindungan berlebih terhadap modal justru menekan ruang hidup masyarakat, melemahkan posisi buruh, dan mengabaikan dampak lingkungan. Hukum yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan, perlahan berubah menjadi fasilitator akumulasi.
Fenomena ini tidak terjadi secara kebetulan. Ia lahir dari struktur ekonomi-politik yang menempatkan pertumbuhan sebagai tujuan utama, sementara keadilan sosial diposisikan sebagai konsekuensi yang diharapkan menyusul. Dalam kerangka tersebut, keberpihakan hukum pada investor sering dibenarkan atas nama efisiensi dan daya saing global.
Wa lā tabghi al-fasāda fil-arḍ.
Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi.” (QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 77)
Prinsip ini menegaskan batas moral pembangunan. Kekayaan dan investasi tidak dibenarkan jika menghasilkan kerusakan sosial dan ekologis. Dalam konteks legislasi, ayat ini relevan untuk mempertanyakan regulasi yang memberi keuntungan ekonomi, tetapi mengorbankan keberlanjutan hidup masyarakat.
Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka dan analisis kebijakan untuk mengurai bagaimana undang-undang dapat berpihak pada kepentingan modal. Pembahasan tidak berhenti pada norma, tetapi menelusuri praktik legislasi, relasi kekuasaan, dan dampaknya bagi publik.
Dengan memahami relasi ini secara kritis, pembaca diajak melihat bahwa persoalan bukan pada keberadaan investasi itu sendiri, melainkan pada desain hukum yang menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung risikonya. Dari titik inilah pembahasan akan dimulai.
Halaman berikut (2/10):
“Logika Investasi dalam Bahasa Hukum.”
Kita akan membedah bagaimana kepentingan modal diterjemahkan
ke dalam norma dan pasal undang-undang.
